Sukses

Utang Budi ke Netizen, Jokowi Diminta Benahi Telekomunikasi

Liputan6.com, Jakarta - Internet memberikan berbagai kemudahan penggunanya dalam mengakses berbagai hal yang sebelumnya sulit dilakukan. Mudahnya mendapat informasi secara online maupun lewat media sosial menjadi salah satu perkembangan yang dihasilkan internet bagi masyarakat dunia.


Di Indonesia kehadiran media sosial telah memberikan dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi. Misalnya saja pada pemilihan presiden Indonesia yang belum lama ini dihelat secara serentak di seluruh Tanah Air tanggal 9 Juli lalu.

Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dinobatkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebutkan merupakan hasil dari keberhasilan timnya dalam memanfaatkan sosial media dan internet. Hal tersebut diungkap Doni Darwin yang merupakan Founder IndoTelko Forum, komunitas penggiat industri telekomunikasi.
 
Komunitas tersebut menilai berkat diplomasi digital yang dilakukan Jokowi, pasangan ini berhasil meraih simpati dari kalangan pemilih pemula. Berdasarkan data yang dilansir Twitter dimana ada hampir 95 juta tweet yang bersiliweran tentang Pilpres dari awal tahun ini sampai hari pemilu sudah cukup menjadi salah satu bukti.
 
Terlebih lagi sekitar 30% dari total pemilih atau lebih dari 52 juta orang merupakan pemilih pemula pada kelompok usia 18-23 tahun. Profil dari pemilih ini sangat akrab dengan social media yang terlihat jadi fokus tim Jokowi dalam berkampanye meraih simpati pemilih.

Kesuksesan Jokowi dalam menggarap sosial media ternyata tak hanya menjadi sebuah keuntungan semata. Ia dinilai harus membayar utang budi kepada para pengguna internet atau netizen di Indonesia, salah satu cara yang bisa ditempuh Presiden Indonesia 2014-2019 Terpilih itu ialah mengubah tata cara kelola telekomunikasi yang ada di Tanah Air.

"Saya rasa Jokowi memiliki utang budi dengan Netizen. Salah satu cara membalas budi itu adalah dengan mengubah tata kelola industri Telco dimulai dengan mengubah konsep regulator di sektor ini agar benar-benar  terwujud broadband economy," usul Doni.

Doni melanjutkan bahwa sektor ini terbukti memberikan dampak positif baik langsung atau tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sekadar diketahui, investasi di sektor telekomunikasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Pada 2012 dengan perekonomian Indonesia tumbuh 6,23%, telekomunikasi memberikan kontribusi sebesar 10%.
 
Mengutip hasil survei dari Ooredoo belum lama ini dinyatakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dibereskan untuk ekonomi berbasis broadband adalah masalah infrastruktur dasar untuk menggelar koneksi internet super cepat yang harus segera dibangun dan meningkatkan adopsi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
 
Belum lagi, pertumbuhan tiap 10% penetrasi jaringan broadband secara empiris diperoleh pertumbuhan GDP sebesar 1,38%. Jadi wajar saja bila Jokowi diminta berfokus memberikan perbaikan tata kelola telekomunikasi yang telah menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas, apakah imbauan ini akan dituruti oleh Jokowi-JK di masa kepemimpinannya kelak? Semoga.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.