Pemerintah Kian Gencar Meminta Data Pengguna Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Permintaan data pengguna oleh pemerintah sudah menjadi rahasia umum. Namun untuk Twitter, jumlah permintaan yang diajukan oleh pemerintah di seluruh dunia mengalami peningkatan tajam.

Twitter mengungkapkan, jumlah permintaan pemerintah untuk informasi akun naik hampir 50 persen selama enam bulan terakhir. Situs microblogging ini menerima 2.058 permintaan dari pemerintah di 54 negara selama semester pertama tahun ini, naik 46 persen dibandingkan semester kedua tahun lalu.

Permintaan yang diajukan itu biasanya berhubungan dengan investigasi kriminal. Twitter memberikan beberapa atau semua informasi yang diminta dalam 52 persen kasus.

"Peningkatan ini mungkin berhubungan dengan ekspansi internasional Twitter yang sedang berlangsung, tapi tampaknya juga mengikuti tren industri. Seperti biasanya, kami selalu berusaha untuk memberitahu kepada pengguna yang bersangkutan," jelas Twitter, seperti dilansir Telegraph, Selasa (5/8/2014).

Amerika Serikat (AS) mendominasi dengan 1.257 permintaan untuk informasi akun pengguna atau 61 persen dari total permintaan. Dari sisa 39 persen, Jepang memiliki kontribusi sebesar 9 persen, turun dari 15 persen pada pertengahan kedua tahun lalu.

Industri teknologi didorong untuk lebih transparan mengenai permintaan data yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari kekhawatiran mengenai keterlibatan dalam program pengawasan massal seperti PRISM.

Tidak hanya Twitter, perusahaan teknologi lain juga telah merilis data serupa. Facebook, Microsoft, Google, dan Yahoo telah mempublikasikan permintaan data rahasia dari pemerintah pada Februari 2014.