Sukses

Onno W. Purbo: Kominfo Punya PR Berat

Pakar Teknologi dan Informasi Indonesia, Onno W. Purbo, mengatakan bahwa Kementerian Kominfo memiliki pekerjaan berat di bidang TIK.

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Teknologi dan Informasi Indonesia, Onno W. Purbo, mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki pekerjaan berat. Salah satunya adalah membuat seluruh masyarakat terkoneksi dengan internet.

Namun untuk merealisasikan hal itu dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Menurut Onno, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan tujuan yang jelas dan bagaimana peran pemerintah itu sendiri untuk mewujudkan hal tersebut.

"Untuk jangka pendek, kalau bisa kita harus membuat spreadsheet-nya terlebih dahulu. Apa tujuan kita sebenarnya, apakah untuk menumbuhkan pengguna internet atau menaikkan pajak," ungkap Onno yang ditemui di acara Halal Bihalal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta.

Setelah tujuan ditetapkan, katanya, barulah dibentuk badan yang akan menjalankan rencana tersebut. Onno menyoroti satu hal yang justru kadang menjadi kendala yaitu regulasi. k

Mengaku tak suka terikat dengan regulasi, pria yang akrab disapa Kang Onno ini lebih menyukai 'self regulated' atau biarkan masyarakat yang mengatur.

"Saya lebih suka hukum adat, kalau pemerintah itu aturannya tertulis. Menurut saya, kita pakai Undang-Undang kalau butuh mekanisme menghukum orang yang salah. Tapi kalau tidak salah, ya kita pakai hukum adat atau konsensus saja," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairlady Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Sylvia W. Sumarlin, menilai bahwa kontribusi Kementerian Kominfo dalam lima tahun terakhir belum dirasakan oleh industri terkait. Regulasi yang ada menurutnya justru kadang menghambat industri. Misalnya, seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Industri TIK menyetor sekitar Rp 13 triliun, yang dikembalikan hanya Rp 3 triliunan setiap tahunnya. Kita bukan menolak bayar PNBP, tapi masalahnya kita tidak tahu itu pungutan kemana dan buat apa, sementara industri tidak dilindungi dan diperhatikan," ungkapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.