Sukses

Kawal Menteri Minta Jokowi-JK Terapkan Open Data Government

Berkaitan dengan pengumuman struktur kabinet pemerintahan Jokowi-JK, relawan Kawal Menteri (KM) menginginkan terjadinya Open Data Government

Liputan6.com, Jakarta - Jokowi-JK berencana akan mengumumkan struktur kabinet pemerintahan periode 2014-2019 pada hari Senin, 15 September 2014. Untuk mencegah hal yang tak diingingkan, relawan Kawal Menteri (KM) menginginkan terjadinya Open Data Government sehingga pada akhirnya terjadi Citizen Driven Government.

“Negara Indonesia seluas ini tidak mungkin hanya diawasi oleh 550 anggota DPR, 5 juta PNS, dan 350 ribu polisi - seperti janji Jokowi semua harus bergerak bersama untuk saling mengawasi dan menjaga satu sama lain," kata Koordinator Tim Materi Kawal Menteri, Diding Sakri.

Untuk itu KM, lanjut Diding, sudah memulai dengan mengirim petisi untuk menolak pembelian mobil baru dan meminta agar anggaran dibuka secara online agar bisa diawasi bersama.

Bahkan KM menegaskan tidak akan pernah cukup untuk turut terlibat dan mengawasi pemerintahan. "Diperlukan KM KM yang lain dan diperlukan keberpihakan media untuk turut mengawasi secara obyektif,” tambah Diding melalui keterangan resminya, Selasa (16/9/2014).

Ada kemungkinan, Jokowi-JK akan mendasarkan struktur kabinet pada Nawa Cita (sembilan Agenda Perubahan) yang telah didengungkan selama masa kampanye. Seandainya demikian, maka setidaknya ada beberapa nama kementerian baru.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Kemandirian Energi, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Pembaruan Agraria, Kementerian Perumahan untuk Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdesaan.

Khairul Anshar selaku Koordinator www.kawalmenteri.org menambahkan bahwa dalam polling struktur kabinet dan kandidat menteri yang telah diselenggarakan sebulan terakhir, tim KM mendapat respon positif dari pengunjung terhadap munculnya kementerian baru tersebut.

Khairul mengatakan polling tahap pertama Kawal Menteri atau disebut juga KM1.0 melalui www.kawalmenteri.org telah ditutup dan hasilnya secara tertulis akan diberikan sebagai masukan kepada Jokowi-JK untuk menyusun struktur kabinet.

Kegiatan pengawalan akan dilanjutkan dengan kegiatan KM2.0 yang juga beralamat di website yang sama yaitu www.kawalmenteri.org.


 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.