Pejabat Indonesia Jadi Sasaran Utama Penyadapan

Komunikasi Pejabat Indonesia Tidak Aman — Pakar keamanan cyber dan peneliti di CISSReC, Pratama Persadha

Liputan6.com, Semarang - Geger ada rekaman percakapan Dirut Pelindo II RJ Lino, ternyata tak diikuti penjelasan apakah suara tersebut benar yang bersangkutan. Juga masih menjadi perdebatan, apakah rekaman tersebut hasil sadapan atau ada orang yang sengaja merekam.

Hal yang sama pernah terjadi saat ramai berita penyadapan terhadap para pejabat Tanah Air. Yang sempat sangat ramai adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia.

Menurut pakar keamanan cyber dan peneliti di CISSReC (Communication and Informaton System Security Research Center) Pratama Persadha, penyadapan itu ternyata hal yang pasti. Menurutnya, para penjabat yang mempunyai kewenangan strategis membuat mereka menjadi target penyadapan untuk mendapatkan informasi strategis.

"Penyadapan terhadap penjabat ini semakin maju, tidak lagi hanya menyadap telepon saja. Darimana saja informasi itu datang, maka di sana usaha penyadapan bisa terjadi, termasuk dari internet," kata Pratama kepada tim Liputan6.com, Kamis (10/9/2015).

Mantan ketua tim IT Kepresidenan ini menyebutkan bahwa penyadapan lewat internet banyak dilakukan karena lebih mudah dengan resiko yang tidak besar. Informasi yang dimiliki para pejabat tersebut bisa diambil lewat email, instant messaging, cloud, dan berbagai aplikasi popular lainnya.

2 dari 3 halaman

Keamanan cyber kurang diperhatikan

Keamanan cyber kurang diperhatikan

"Pejabat kita cukup banyak yang melek teknologi. Namun kesadaran akan keamananya cyber-nya masih kurang. Banyak yang memakai email dan aplikasi instant messaging gratisan sebagai saluran informasi, menurut saya ini berbahaya," kata Pratama.

Pratama sendiri berharap pemerintah sekarang mulai memikirkan cara yang efektif untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki para pejabat penting di Tanah Air. Hal ini penting, apalagi pemerintahan Jokowi-JK sedang menggarap e-Government.

"e-Government akan sukses bila pemerintah bisa memastikan keamanan infrastruktur dan para pemakainya. Akan berbahaya bila nanti semua informasi penting dan rahasia secara terus-menerus diambil dengan mudah oleh asing," paparnya.

3 dari 3 halaman

Patut kembangkan produk lokal

Patut kembangkan produk lokal

Dijelaskan bahwa pemerintah perlu memulai kerja sama dengan kampus. Mengembangkan produk komunikasi dan informasi yang aman asli buatan dalam negeri. Banyak hasil riset dan penelitian mahasiswa maupun dosen yang bisa dikembangkan.

"Mengamankan para pejabat Tanah Air dari penyadapan asing bisa dimulai dari mengembangkan riset mahasiswa maupun dosen. Apapun bentuknya, menggunakan produk buatan lokal yang bisa dikontrol dan langsung cek jauh lebih aman ketimbang memakai produk asing, apalagi yang gratis karena no free lunch," tukas Pratama.

Beberapa negara maju menerapkan aturan tak tertulis bahwa teknologi yang mereka eksport haruslah bisa mereka buka dari manapun.

Artinya, meski kita telah membeli secara resmi, tak menutup kemungkinan negara asal produk tersebut bisa menyadap bahkan mengganggu proses komunikasi. Itulah sebabnya para pejabat Indonesia masih menjadi sasaran utama penyadapan.

(edh/isk)