Keren, Estonia Bakal Jadi Negara Virtual

Liputan6.com, Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, Estonia telah berkembang menjadi salah satu negara yang dikenal dengan pemanfaatan teknologi digital yang sangat tinggi.

Negara yang berada di kawasan Baltik itu telah memiliki layanan publik digital, pemilu online, rapat pemerintah yang paperless, sampai catatan kesehatan online. Namun, hal itu ternyata masih belum cukup.

Baru-baru ini, pemerintah Estonia diketahui tengah mengembangkan proyek yang diberi nama e-residence. Proyek ini memungkinkan orang di seluruh dunia menjadi warga digital dari Estonia online, sehingga menambah penduduk negara tersebut. 

"Jawaban untuk menjadi negara yang lebih, tentu membutuhkan lebih banyak warga, dan kami tak memiiliki pelanggan sebanyak itu," ujar Taavi Kotka, Chief Information Officer Estonia, seperti dikutip dari laman Business Insider, Rabu (4/5/2016).

Untuk itu, pemerintah Estonia berencana untuk menambah jumlah populasi warganya secara digital. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah terlalu sedikitnya orang yang ingin hidup di Estonia, mengingat lokasinya yang cukup jauh.

Nantinya, sekitar 1,3 juta orang Estonia akan memiliki kartu identitas khusus yang memungkinkan akses pada lebih dari 1.000 layanan publik. Layanan itu tersebut kesehatan dan pembayaran pajak online, termasuk layanan digital sektor swasta dengan sistem yang sama.

Data dari tersebut nantinya akan disimpan dalam sistem yang dibarengi dengan nomor unik. Penggunaan nomor unik tersebut dapat digunakan warga untuk menandatangi dokumen online dan memastikan informasi warga tersebut.

"Ada yang namanya SaaS (Software as a Service), kami di Estonia menjadi CaaS (Country as as Service). Itulah yang menjadi ambisi kami," ujar Kofka. Lebih lanjut ia menuturkan dalam satu tahun belakangan sudah 10.000 pendaftar sampai saat ini.

Namun, untuk saat ini proyek e-residence masih dalam masa perkembangan. Kofka menuturkan masih ada beberapa elemen yang perlu disempurnakan sebelumnya akhirnya proyek ini dirilis ke publik.

Salah satu yang masih mengganjal adalah peraturan membuka akun bank Estonia dari negara lain. Peraturan negara tersebut jelas melarang kegiatan itu, tapi saat ini sedang upaya untuk mengubah hal tersebut agar mendukung pemerintahan berbasis teknologi digital.

(Dam/Cas)