Konsultasi Publik RPM OTT Diperpanjang hingga Akhir Mei 2016

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja membuka sidang ASEAN Telecommunication and Information Technology Senior Official Meetings (Telsom) dan ASEAN Telecommunication Regulatory Council Joint Working Group (ATRC JWG) pada Selasa (10/5/2016) ini.

Ikhsan Baidirus, Kepala Kerjasama Internasional Kemkominfo mengungkap kerjasama antar negara anggota ASEAN ini direalisasikan lewat pengajuan proposal proyek, penelitian, harmonisasi kebijakan TIK dan telekomunikasi, hingga standardisasi yang mendukung peningkatan ekonomi ASEAN.

"Ini adalah bentuk perwujudan dan impelentasi ASEAN ICT Master Plan (AIM) yang merupakan dokumen legal dengan isi pilar, strategic thrust sebagai dasar pengajuan proposal kerjasama yang dimaksud," katanya, ditemui Tekno Liputan6.com di Hotel GranDhika, Jakarta.

Ia mengatakan salah satu fokus Kemkominfo adalah ingin menyampaikan beberapa inisiatif utama dalam pertemuan ini. Salah satunya adalah perpanjangan konsultasi publik rancangan peraturan menteri soal layanan aplikasi berbasis internet (Over The Top/OTT).


Menurut Ikhsan, konsultasi publik RPM OTT diperpanjang hingga 25 Mei 2016. "Perpanjangan ini dilakukan untuk menampung antuasiasme publik lewat masukan, saran dan pertimbangan soal RPM OTT," tambahnya.

Seperti diketahui, sidang ASEAN Telsom-ATRC JWG merupakan sidang reguler yang digelar setiap tahun dengan tujuan pembahasan kerjasama antar negara anggota ASEAN, khususnya di bidang telekomunikasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Acara yang akan berlangsung hingga Jumat, 13 Mei 2016 ini juga dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN. Selama beberapa hari ke depan, mereka akan membahas ide, konsep, inisiatif kegiatan dan rencana kerja 2017 untuk mengimplementasikan ASEAN ICT Masterplan 2020.

Kemkominfo berharap agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang dalam mengusulkan proposal kerjasama di bidang telekomunikasi dan TIK agar bisa memberikan keuntungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa kepentingan nasional Indonesia di regional ASEAN.

(Jek/Cas)