Diduga Melanggar Hukum, Ombudsman Beri Rekomendasi untuk Kominfo

Liputan6.com, Jakarta - Perkara hukum antara PT Corbec Communication dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum selesai meski perusahaan telah memenangkan sidang PTUN berkekuatan hukum pada medio 2010.

Dalam keputusan hukum PTUN itu, Kominfo diminta untuk menerbitkan surat penetapan kode akses, penomoran, interkoneksi, serta pita lebar frekuensi radio untuk Broadband Wireless Acces (BWA) PT Corbec Communication.

Lantaran Kominfo tak memenuhi putusan hukum tersebut, pihak PT Corbec Communication menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI. Ombudsman pun melakukan pemeriksaan dan sebagai upaya penyelesaian perkara. Kominfo dianggap melakukan pengabaian kewajiban hukum serta penundaan berlarut.

"Sementara, upaya mediasi tahap yang selama ini dilakukan tak menghasilkan keputusan," ucap Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam Pembacaan Rekomendasi Ombudsman RI tentang belum dilaksanakannya putusan pengadilan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Karenanya, Ombudsman merekomendasikan beberapa hal, di antaranya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memberikan Penomoran/Kode Akses kepada PT Corbec Communication dan menjamin interkoneksi yang selanjutnya diserahkan kepada konsep hubungan antar pelaku bisnis.

"Kedua, melakukan perubahan regulasi khususnya Peraturan Menteri tentang Fundamental Technical Plan (FTP) untuk memberikan penomoran dan menjamin interkoneksi," kata Amzulian.

Ketiga, Menkominfo direkomendasikan untuk menerbitkan izin pita frekuensi di spektrum 2,3Ghz dengan lebar pita minimal 15Mhz kepada PT Corbec Communication, pada blok pita yang tidak terpecah. Yakni dimulai dari frekuensi 2.300Mhz hingga 2.315Mhz. Selanjutnya, Menkominfo juga disarankan melakukan lelang izin pita frekuensi di spektrum 2,3GHz setelah melaksanakan rekomendasi yang dimaksud.

Terakhir, Kominfo agar melakukan evaluasi kinerja pada PT Corbec Communication dalam menjalankan kewajibannya serta mengenakan pencabutan izin pita frekuensi jika perusahaan tak berhasil memenuhi kewajibannya.