Sukses

XL Bantah Interkoneksi dan Network Sharing Picu Perang Tarif

Liputan6.com, Jakarta - CEO XL Axiata, Dian Siswarini, membantah tudingan bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52/53 Tahun 2000--terutama yang berkaitan dengan interkoneksi dan network sharing--dapat memicu perang tarif di industri telekomunikasi. 

"Tidak ada hubungan antara PP itu dan perang tarif. XL, melalui network sharing, bukan bertujuan untuk mengurangi biaya, tapi bagaimana caranya dengan uang yang sama bisa membuat coverage (jaringan) lebih luas," jelas Dian ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Ia mencontohkan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun sekitar 5.000 Base Transceiver Station (BTS) sebesar Rp 7-Rp 8 triliun. Dengan network sharing, XL dapat membangun lebih banyak BTS sehinga jangkauan jaringan lebih luas. 

Implementasi network sharing dinilai menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan mengenai masih banyaknya wilayah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Lebih lanjut, Dian juga membantah biaya interkoneksi bisa memicu perang tarif antar operator. Menurutnya, tidak ada perusahaan yang mau perang tarif dengan mengeluarkan harga yang sangat murah, karena pada akhirnya perusahaan itu sendiri yang rugi.

"Biaya interkoneksi itu merupakan salah satu faktor terhadap biaya untuk memberikan layanan off-net all (antar penyelenggara), jadi kalau itu turun maka ada potensi penurunan biaya telepon. Tapi itu tergantung masing-masing operator bagaimana mereka menerapkannya ke harga ritel," jelas Dian.

Diketahui sebelumnya, Indosat Ooredoo dan XL tengah menjadi sorotan terlibat perang tarif. Pasalnya, tak lama setelah Indosat Ooredo menggelar program telepon ke semua operator Rp 1 per menit, XL mengikuti dengan Rp 59 per menit.

Dimintai tanggapannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta para operator meluncurkan program layanan yang rasional, termasuk soal harga. Menurutnya, layanan yang rasional itu juga untuk membuat industri terus hidup.

"Memang harus ada pilihan bagi masyarakat soal jenis layanan dan harga, jadi saya mendukung kompetisi selama itu rasional. Industri juga membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan hal lainnya. Saya dorong adanya efisiensi agar masyarakat juga mendapatkan harga yang lebih terjangkau," ungkapnya.

(Din/Cas)

Artikel Selanjutnya
Tarif Interkoneksi Tak Boleh Bebani Pelanggan di Daerah
Artikel Selanjutnya
Anggota Wantiknas Nilai Network Sharing Pro Rakyat