Polemik RUU Perlindungan Data Pribadi

Meutya memperkirakan penyebab RUU belum juga diajukan karena ada kendala di sektor kementerian. Seperti diketahui, harmonisasi RUU ini melibatkan beberapa kementerian termasuk Kemenkominfo, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dugaan saya karena ini melibatkan beberapa sektor kementerian. Mungkin komunikasi antarsektor terkait ini belum 100 persen selesai. Saya berharap ini bisa cepat selesai,” sambungnya.

Ditegaskan Meutya, prioritas pembahasan peraturan di DPR tergantung pada tuntutan publik. Mengingat saat ini masyarakat tengah gencar menyuarakan perlindungan data pribadi terkait program registrasi kartu SIM, ia menilai sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengajukan RUU terkait.

“Ini momentumnya pas sekali, kami akan kejar untuk UU itu. Kepedulian publik sangat dibutuhkan untuk mempercepat segala proses, termasuk untuk UU ini," tuturnya.

Lebih lanjut, anggota tim penyusun RUU Perlindungan Data Pribadi, Shinta Dewi, mengungkapkan proses harmonisasi peraturan ini berjalan alot di Kemendagri. Menurutnya, Kemendagri tengah membahas soal definisi data pribadi dan keinginan kementerian untuk tidak disertakan dalam RUU tersebut.

“Saat ini (RUU) sedang proses harmonisasi di Kemenkumham. Ada beberapa yang belum selesai dengan Kemendagri terkait definisi data pribadi. Kami ingin pakai standar global karena ini akan terus berkembang nantinya. Selain itu, Kemendagri ingin dikecualikan dari RUU ini karena sudah punya UU Adminstrasi Kependudukan,” jelas dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tersebut.

Sebagai seorang akademisi, Shinta menilai UU ini seharusnya mencakup semua badan pemerintahan dan bisnis, tidak ada pengecualian.

“Artinya tidak ada yang bisa dikecualikan. UU ini justru mengamankan posisi kementerian yang sudah mengolah data, sepanjang data itu digunakan untuk yang diperuntukkan, jangan diberikan ke pihak lain,” tutup Shinta.

(Din/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini