Google Minta AS Transparan Soal Akses Informasi yang Diberikan

Kabar penyadapan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat melalui National Security Agency (NSA) memang mengejutkan. Dalam dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, pegawai NSA yang juga merupakan bekas asisten teknis Badan Intelijen Nasional AS (CIA), disebutkan bahwa sejumlah perusahaan teknologi terlibat dalam upaya penyadapan tersebut. Caranya dengan memberikan akses ke server demi program yang bernama PRISM.

Salah satu perusahaan yang disebut terlibat adalah Google. Raksasa teknologi yang berkembang dari mesin pencari itu memang memiliki layanan yang sangat banyak digunakan pengguna internet. Selain mesin pencari, Google juga memiliki Gmail, situs video sharing YouTube, Blogger, jejaring sosial Google Plus, hingga sistem operasi Android.

Tentu pengguna layanan Google, terutama di AS, mulai khawatir aktivitas mereka di dunia maya bisa dipantau. Google sepertinya menyadari kekhawatiran penggunanya. Karena itu Google secara resmi meminta Pemerintah AS untuk terbuka soal penyadapan dan akses pemberian informasi pengguna Google.

Dilansir dari blog resmi Google, Rabu (12/6/2013), Google pun mengirim surat kepada Jaksa Agung Eric Holder dan Direktur Biro Penyelidikan Federal (FBI) Robert Mueller. Dalam surat itu, Google mempermasalahkan permintaan Pemerintah AS agar Google memberi akses informasi sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengawasan Intelijen Luar Negeri atau FISA.

Google membuka surat itu dengan memaparkan upaya yang telah dilakukan untuk meraih kepercayaan pengguna. "Misalnya, kami menawarkan enskripsi di layanan kami; menyewa insinyur keamanan terbaik di dunia; dan secara konsisten menolak permintaan pemerintah di mana pun untuk meminta data pengguna kami," demikian surat Google yang ditulis oleh Chief Legal Officer David Drummond.

Terkait kabar yang menyebut Google mau bekerja sama untuk upaya penyadapan, Google pun membantahnya. Tapi dengan adanya FISA, Google tampak kesulitan untuk menolak permintaan Pemerintah AS jika membutuhkan akses informasi dari Google.

Tapi Google meminta Pemerintah AS untuk dapat transparan. Caranya, dengan memberikan informasi mengenai jumlah informasi yang telah diberikan Google dan surat permintaan yang diajukan Pemerintah AS ke Google. Informasi ini disampaikan di Transparency Report. "Termasuk pengungkapan FISA--dalam hal jumlah permintaan yang kami terima dan jangkauannya," tulis Drummond.
 
"Angka yang dimiliki Google ini jelas memperlihatkan bahwa tanggapan kami terhadap permintaan itu jauh lebih sedikit dari klaim yang sudah beredar. Tak ada yang disembunyikan Google," lanjut Drummond.

Tapi hingga saat ini belum ada tanggapan dari Jaksa Agung dan Direktur FBI. Google pun masih menunggu jawaban dari keduanya.

Surat yang disampaikan ini memang tak terkait langsung dengan kasus PRISM yang diungkap Snowden. Google sendiri pernah memberikan bantahan terlibat kasus PRISM. Pendiri Google Larry Page menulis di blog bahwa tak mau memberi akses kepada pemerintah untuk membuka informasi yang tersimpan di data center milik mereka, secara langsung atau melalui 'jalan belakang'.

Meski Executive Chairman Google Eric Schmidt merupakan penasehat untuk Presiden AS Barack Obama, tapi Google memang dikenal sebagai penentang upaya penyadapan informasi. Google pernah bersuara keras untuk menolak aturan yang membatasi kebebasan internet di SOPA. Permintaan Departemen Kehakiman AS yang meminta informasi dari Google pada 2006 pun ditolaknya. (gal/*)