`Aksi Sadap Ponsel Lumrah di Kalangan Intelijen Dunia`

Bocoran dokumen yang diungkap oleh Edward Snowden menunjukkan bahwa pemerintah Australia melakukan aksi penyadapan ponsel milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah orang-orang terdekatnya.

Dari sisi kacamata intelijen dunia, perilaku memata-matai tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah. Menurut Wakil Ketua Pimpinan Pelaksana ID-SIRTII, M. Salahuddien, bukan hanya pemerintah Australia saja yang terbukti melakukan hal serupa. Pemerintah Indonesia juga sebenarnya juga melakukan hal serupa terhadap negara lain.

"Aksi penyadapan sebenarnya juga memiliki tujuan positif untuk memantau aktivitas dan kondisi suatu negara untuk keperluan dan kepentingan negara tertentu, misalnya saat ini pemerintah Australia yang melakukan aksi mata-mata terhadap pemerintah Indonesia," ucapnya saat dihubungi tim Tekno Liputan6.com melalui telepon, Senin (18/11/2013).

Lebih lanjut pria yang kerap disapa Didin Pataka ini menyebut bahwa kantor kedutaan besar pemerintah asing yang berada di Jakarta kerap dijadikan stasiun pengamatan sebagai sebuah upaya untuk memproteksi pemerintah negara tersebut. Informasi yang diperoleh dari hasil memata-matai aktivitas suatu negara suatu saat juga bisa saling digunakan oleh negara lain.

"Dalam kerjasama intelijen sebenarnya kedua negara sudah saling tahu mengenai kehadiran stasiun pengamatan di masing-masing negara," ucap Didin.

Aksi sadap yang dilakukan oleh pemerintah Australia diklaim Didin merupakan salah satu upaya untuk memproteksi pemerintah, warga negara, bisnis yang tengah berlangsung di Indonesia. Selain itu upaya penyadapan juga terkait dengan ancaman yang mungkin ada, misalnya saat terjadi kunjungan antara petinggi masing-masing negara atau upaya penyelundupan senjata ilegal, isu terorisme dan human trafficking.

Selama masih sesuai dengan batasan yang disepakati, pemerintah tidak perlu mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut. Berbeda jika upaya penyadapan yang dilakukan telah dilakukan oleh oknum tertentu untuk hal-hal yang sifatnya memusuhi atau menjatuhkan negara.

"Sesuai dengan etika diplomatik, jika hal tersebut terjadi maka pemerintah terlebih dahulu akan melakukan protes untuk kemudian mendapat tanggapan sehingga tidak sampai terjadi chaos yang berujung pada perpecahan," pungkasnya lagi.

(vin/dew)

Baca juga: Terungkap, Australia Mata-matai Ponsel Presiden SBY